Demokrasi Indonesia di Tahun Pertama Pemerintahan Baru
Tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan arah politik nasional yang semakin terkonsolidasi pada tingkat eksekutif, namun tidak diiringi penguatan demokrasi. Dengan koalisi superbesar, dominasi elite politik, dan melemahnya partisipasi publik, ruang demokrasi substantif terlihat menyempit meski prosedur elektoral tetap berjalan. Pertanyaan besar pun muncul: apakah Indonesia sedang mengalami konsolidasi atau regresi demokrasi?
Koalisi Gemuk dan Hilangnya Fungsi Checks and Balances
Salah satu perubahan paling signifikan adalah menguatnya koalisi besar yang membuat parlemen kehilangan fungsi pengawasan. Hampir seluruh partai berada dalam orbit kekuasaan sehingga kebijakan pemerintah melaju tanpa resistensi institusional.
Dampak melemahnya oposisi:
- Fungsi kontrol parlemen terhadap pemerintah menurun.
- Regulasi kontroversial disahkan tanpa perdebatan memadai, seperti revisi UU TNI dan KUHAP baru.
- Kanal partisipasi publik mengecil karena kebijakan strategis tidak melalui konsultasi mendalam dengan masyarakat dan akademisi.
Ketika oposisi tidak efektif, mekanisme checks and balances praktis runtuh. Ini menciptakan ruang besar bagi eksekutif untuk mengambil keputusan cepat, sering kali tanpa masukan kritis.
Sentralisasi Kekuasaan dan Pemangkasan Peran Daerah
Pemerintahan Prabowo–Gibran juga menunjukkan arah sentralisasi politik dan fiskal.
Indikator sentralisasi:
- Pelantikan serentak gubernur di Jakarta, menandai simbolisasi kontrol pusat atas daerah.
- Instruksi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 30%, yang memaksa banyak daerah menaikkan pajak dan tarif layanan publik.
- Implementasi Asta Cita secara seragam, menghilangkan fleksibilitas kebijakan sesuai konteks lokal.
Kebijakan ini memicu gelombang protes karena beban fiskal meningkat, sementara ruang otonomi daerah menyempit.
Elitisme Politik dan Kartelisasi Kekuasaan
Kabinet yang gemuk—diisi pejabat berlatar militer, elite partai, hingga jaringan personal Presiden—memperkuat kesan bahwa stabilitas elite lebih diprioritaskan dibanding kompetensi teknokratik.
Konsekuensi elitisme:
- Kritik publik jarang direspons serius.
- Salah urus program strategis (MBG, pembangunan IKN, kebijakan lingkungan) tidak diikuti evaluasi struktural.
- Kebijakan berjalan top-down tanpa mekanisme umpan balik.
Hal ini memperkuat persepsi bahwa pemerintahan bergerak menuju kartelisasi politik, di mana elite berbagi kekuasaan tanpa akuntabilitas publik.
Militerisasi dalam Pemerintahan Sipil: Tren Paling Menonjol 2025
Salah satu isu paling krusial adalah meningkatnya peran TNI dalam urusan sipil. Keterlibatan militer kini tampak di sektor pertanian, kehutanan, pangan, pembangunan IKN, hingga penyelenggaraan haji.
Kebijakan yang memperluas peran militer:
- Pembentukan komando dan brigade baru untuk pembangunan sipil.
- Revisi UU TNI yang memperluas jabatan sipil bagi perwira aktif serta memperpanjang usia pensiun.
- Minimnya mekanisme pengawasan sipil dalam pembagian tugas baru militer.
Kekhawatiran publik meningkat karena normalisasi peran militer dapat menggeser keseimbangan sipil-militer dalam pemerintahan demokratis.
Demonstrasi 2025: Eskalasi Represi dan Menyempitnya Ruang Sipil
Penolakan revisi UU TNI memicu demonstrasi besar di lebih dari 40 kota. Banyak aksi berujung bentrokan akibat tindakan represif aparat. Instruksi pimpinan kepolisian untuk menindak tegas demonstran menunjukkan pola baru:
- Kritik diperlakukan sebagai ancaman stabilitas.
- Hak berkumpul dan menyampaikan pendapat mengalami pembatasan.
- Ruang kebebasan sipil menyusut signifikan.
Situasi ini menjadi indikator kuat regresi demokrasi secara substantif.
IKN, Papua, dan Food Estate: Pembangunan yang Dikawal Pendekatan Keamanan
Proyek-proyek strategis nasional menunjukkan pola yang sama: sentralisasi dan pendekatan keamanan.
Contoh konkret:
- IKN dikelola otorita superkuat tanpa mekanisme demokrasi lokal.
- Konflik lahan dan persoalan masyarakat adat diabaikan dalam percepatan pembangunan.
- Di Merauke dan Papua, pendekatan keamanan mendominasi dan dialog masyarakat lokal minim.
Ketidakhadiran perspektif lokal menciptakan ketegangan horizontal maupun vertikal.
Sektor Lingkungan dan Energi: Pembangunan Mengabaikan Risiko Sosial-Ekologis
Proyek geotermal dan infrastruktur besar menimbulkan resistensi karena dampak ekologisnya. Pemerintah lebih menonjolkan percepatan pembangunan daripada mitigasi risiko.
Akibatnya:
- Konflik dengan masyarakat lokal meningkat.
- Lingkungan mengalami tekanan lebih besar.
- Tata kelola keberlanjutan menjadi semakin rapuh.
Politik Luar Negeri: Aktivisme Tinggi, Konsistensi Rendah
Pemerintahan menunjukkan diplomasi agresif dan omnidirectional. Kunjungan luar negeri Presiden meningkat signifikan, Indonesia aktif di BRICS, AS, China, Eropa, dan PBB.
Namun, diplomasi yang sangat dipersonalisasi memunculkan risiko:
- Kementerian luar negeri kehilangan peran strategis.
- Keputusan luar negeri menjadi bergantung pada preferensi Presiden.
- Ketidakhadiran Indonesia dalam sejumlah forum ASEAN menurunkan pengaruh kawasan.
Aktivisme tanpa konsistensi dapat melemahkan kredibilitas jangka panjang.
Kesimpulan: Demokrasi Indonesia di Titik Kritis
Secara prosedural, demokrasi Indonesia masih ada. Namun, secara substantif ruangnya menyempit akibat:
- konsolidasi kekuasaan elite,
- melemahnya pengawasan,
- meningkatnya peran militer,
- represi terhadap ruang sipil,
- serta sentralisasi berlebihan.
Risiko terbesar ke depan adalah lahirnya “demokrasi prosedural kosong”, di mana warga hanya menjadi peserta pasif, sementara keputusan publik dikendalikan segelintir elite.
Jalan keluar regresi:
- Membuka kembali ruang dialog publik.
- Memulihkan peran lembaga pengawas dan oposisi.
- Menjamin pembangunan tidak mengorbankan hak warga dan otonomi daerah.
- Menata ulang keseimbangan sipil-militer.
Tanpa langkah korektif, Indonesia berpotensi bergerak menuju model pemerintahan yang formal-demokratis namun otoritarian secara praktik.
